KENDARI, TEROPONGSULTRA.NET – Pendiri Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jurni, mengkritik keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem yang memecat La Ode Tariala sebagai kader partai.
Jurni menilai keputusan tersebut berpotensi berdampak terhadap kepercayaan pemilih dan perolehan kursi NasDem pada Pemilu 2029. Ia menilai, pemecatan Tariala tidak hanya berkaitan dengan persoalan internal partai, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap mandat politik yang diberikan masyarakat melalui pemilu.
Menurut dia, pemilih di daerah pemilihan (dapil) Muna, Muna Barat, dan Buton Utara memiliki alasan untuk mempertanyakan keputusan tersebut, mengingat Tariala memperoleh dukungan masyarakat untuk menjalankan fungsi perwakilan di DPRD Sultra.
“Ali Mazi sedang menggali kuburan untuk NasDem. Kalau cara mengelola partai seperti ini terus dipertahankan, jangan heran kalau pada Pemilu 2029 NasDem kehilangan banyak kursi,” kata Jurni.
Jurni menegaskan, partai politik perlu menjelaskan secara transparan setiap keputusan yang berdampak terhadap kader dan konstituennya. Tanpa penjelasan yang memadai, keputusan pemecatan berisiko dipersepsikan sebagai tindakan sepihak elite partai.
Seperti diketahui pada Senin, 26 Oktober 2026.DPP Partai memecat La ode tariala Keputusan itu tertuang dalam SK Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026, yang diserahkan oleh Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir La Kimi, kepada Wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Freby Rifai.
Juru Bicara DPW NasDem Sultra, Muttaqin Sidiq, menyatakan surat tersebut memuat keputusan pemecatan dan pencabutan kartu tanda anggota (KTA) Tariala serta berkaitan dengan proses pergantian antarwaktu (PAW).
Pemecatan tersebut kata Muttaqin merupakan perkembangan terbaru dari polemik pergantian Ketua DPRD Sultra yang berlangsung sejak November 2025. Sebelumnya, DPP NasDem telah menerbitkan keputusan untuk mengganti Tariala dari jabatan Ketua DPRD Sultra.
Pengurus NasDem Sultra menyebut pergantian jabatan tersebut sebagai bagian dari evaluasi organisasi. Persoalan hubungan Tariala dengan pihak eksekutif juga disebut sebagai salah satu latar belakang pencopotannya.
Namun, Jurni menilai pemecatan kader merupakan persoalan yang berbeda dan semestinya disertai alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau kemarin pencopotan sebagai Ketua DPRD masih ok. Tapi kalau sudah pemecatan, terlebih tanpa alasan yang jelas, itu keputusan bodoh,” tegasnya.
Jurni juga mengkritik cara partai menangani persoalan internal yang dinilainya tidak sejalan dengan semangat perubahan dan restorasi yang selama ini menjadi identitas politik NasDem.
“Partai baru dengan slogan perubahan atau restorasi, tetapi sikapnya seperti Orde Lama yang otoriter,” ujarnya.
Ia menilai loyalitas kader tidak seharusnya dimaknai sebagai kepatuhan tanpa ruang kritik. Menurutnya, kader yang telah bekerja membesarkan partai dan memperoleh kepercayaan masyarakat perlu mendapatkan perlakuan sesuai aturan serta mekanisme organisasi yang berlaku.
Jurni mengingatkan, kekecewaan pemilih tidak selalu disampaikan melalui aksi protes terbuka, tetapi dapat diwujudkan dengan mengalihkan dukungan kepada partai lain pada pemilu berikutnya. Karena itu, ia meminta NasDem Sultra mengevaluasi pola pengambilan keputusan dan komunikasi politik agar konflik internal tidak berdampak terhadap dukungan masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Menurut Jurni, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan dan keputusan elite, tetapi juga oleh kepercayaan publik terhadap sikap serta kebijakan politiknya.
Ia menilai polemik pemecatan Tariala menjadi ujian bagi NasDem Sultra untuk membuktikan bahwa semangat restorasi benar-benar diterapkan dalam praktik organisasi, termasuk dalam menghormati aspirasi masyarakat dan menjaga kepercayaan pemilih. (TIM)


Komentar