KENDARI, TEROPONGSULTRA.NET – Fakta baru terungkap dalam persidang lanjutan perkara dugaan laporan palsu yang melibatkan Direktur PT Golden Anugrah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (18/11/2026).
Mantan Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra)Joni Fajar, mengungkapkan adanya persoalan administratif dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare.
Di hadapan majelis hakim, Joni menjelaskan bahwa pihak DPMPTSP Sultra sebelumnya menerima surat tembusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara terkait koreksi luasan IUP PT CSM.
Menindaklanjuti surat tersebut, atas arahan pimpinan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.
“Dalam pertemuan itu, kami membahas proses penerbitan SK dari PTSP. Dari hasil rapat tersebut, kami memutuskan untuk meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra selaku Jaksa Pengacara Negara,” ungkap Joni dalam persidangan.
Joni juga mengungkapkan, dalam proses tersebut terdapat tujuh orang tim dari Kejati Sultra yang melakukan penelitian terhadap dokumen serta memberikan pendapat hukum terkait persoalan SK pengaktifan IUP-OP PT CSM.
Dalam persidangan, ia juga membacakan kesimpulan hasil penelitian dokumen dan analisis yuridis Jaksa Pengacara Negara,
Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas PM&PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 651/DPM PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Citra Sulika Mallawa seluas 475 Ha terdapat cacat prosedural dan cacat substansi serta tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum. asas Kemanfaatan, asas Ketidakberpihakan dan azas Kecermatan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga masuk kategori Keputusan dan atau Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Selanjutnya Pembatalan suatu Keputusan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan pejabat pernerintahan yang menetapkan keputusan tersebut atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan atau atas putusan pengadilan. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam hal Ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (3) huruf (a) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrası Pemerintahan.
Kemudian Tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas PM&PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 651/DPM.PTSP/ XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP- OP) PT. Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena terdapat cacat prosedur dan cacat substansi serta tidak memenuhi AUPB berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
Ia juga melanjutkan bahwa Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebaiknya melakukan langkah konkrit terkait Surat Keputusan Kepala Dinas PM&PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 651/DPM.PTSP/ XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha untuk menghindarkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana karena Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Citra Silika Mallawa yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan dimaksud terindikasi kuat dimanipulasi atau dipalsukan yang diketahui berdasarkan:
Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara Nomor 503/113/2020 tanggal 16 November 2020 perihal verifikasi IUP PT. Citra Silika Mallawa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa IUP Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa sesuai Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 seluas 20 Ha bukan 475 Ha.
Surat Bupati Kolaka Utara Nomor: 067/277/2021 tanggal 13 September 2021 perihal pemberitahuan dan koreksi terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa sesuai SK Bupati Kolaka Utara No. 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SK Bupati Kolaka Utara No. 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 telah diduplikasi dipalsukan.
Sementara itu Jaksa penuntut umum (JPU) Abdul Salam SH,.MH mencecar saksi soal bunyi disposisi surat yang dimaksud. Abdul salam juga menayakan ke saksi apakah layak surat tersebut di peroses serta menanyakan apakah LO dari kejaksaan tinggi dipertimbangkan oleh JPN serta hasil akhir dari LO dimaksud
Menurutnya terhadap keberatan dan LO dari Kejati tersebut tidak dipertimbangkan oleh ESDM pusat namun demikian, ada pertimbangan hukum hasil satgas investasi yang dituangkan dalam risalah hasil investigasi baik dari Kementerian investasi, kementerian ESDM wakil jaksa serta Bareskrim Polri bukti terlampir dalam bukti berkas perkara.
“Ada pertimbangan Hukum satgas yang dituangkan dalam risalah buktinya juga terlampir dalam berkas perkara,” tandasnya (TIM/RED)


Komentar