KENDARI,TEROPONGSULTRA Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (FKPMI Sultra) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pematangan dan penyediaan lahan Bandara Kolaka Utara (Kolut) senilai Rp41,1 miliar. Mereka meminta penyidik tidak hanya berfokus pada empat terdakwa yang telah divonis, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proyek tahun anggaran 2020-2021 tersebut.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi panggung penindakan terhadap pihak tertentu, sementara dugaan peran pihak lain yang memiliki kewenangan belum terungkap,” kata Koordinator FKPMI Sultra, Dhonal, saat berorasi di Kejati Sultra, Rabu (18/11/2026).
Dhonal mengatakan pengusutan perkara perlu mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari pengambilan kebijakan, proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga penelusuran aliran dana. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh pihak yang diduga memiliki peran dalam proyek tersebut turut dimintai pertanggungjawaban.
Pihaknya secara khusus meminta penyidik memeriksa kontraktor, termasuk Direktur Malebu, serta menelusuri hubungan bisnisnya dengan PT Monodon Pilar Nusantara terkait dugaan keterlibatan sebagai subkontraktor, kepemilikan manfaat, hingga potensi tindak pidana pencucian uang.
“Kami mendesak Kejati Sultra agar segera memeriksa Wabup Kolut sebagai TAPD dan kontraktor yang terlibat dalam proyek pematangan lahan tersebut,” bebernya.
Selain kontraktor, FKPMI Sultra juga meminta Kejati memeriksa Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumardin, yang disebut menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemeriksaan tersebut dinilai perlu untuk mendalami proses penganggaran proyek serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dhonal turut meminta penyidik mendalami peran mantan Wakil Bupati Kolut, Abbas, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan dan Pemetaan Bandara Kolut. Unsur DPRD Kolut juga didesak diperiksa untuk menelusuri proses perencanaan dan persetujuan anggaran pembangunan bandara.
“Kami juga meminta penyidik mendalami dugaan peran Bupati Kolut dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan, serta mengusut dugaan persekongkolan dan konflik kepentingan termasuk informasi mengenai hubungan kekerabatan,” bebernya.
FKPMI Sultra juga menyoroti informasi penggunaan skema pinjaman Bank Sultra sekitar Rp93 miliar yang disebut bersumber dari sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka meminta Kejati menelusuri mekanisme penggunaan anggaran tersebut dan kaitannya dengan pembangunan Bandara Kolut.
Selain itu, Dhonal meminta Kejati Sultra mengevaluasi konstruksi hukum yang digunakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka Utara. Ia mendorong pendalaman pasal penyertaan tindak pidana, termasuk Pasal 55 KUHP lama dan Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, untuk melihat kemungkinan keterlibatan pihak yang diduga menyuruh atau menggerakkan perbuatan melalui penyalahgunaan kewenangan.
“Uang negara bukan milik pejabat. Anggaran pembangunan bukan milik keluarga penguasa, dan jabatan pemerintahan bukan warisan untuk mengatur proyek serta membagi keuntungan,” ujar Dhonal.
Dalam perkara dugaan korupsi proyek pematangan dan penyediaan lahan Bandara Kolut tersebut, empat orang telah menjadi terdakwa dan divonis. Mereka masing-masing mantan Kepala Dinas Perhubungan Kolut Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sofyan Laema selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jamaluddin selaku kontraktor pelaksana, serta seorang konsultan pengawas berinisial M. (TIM/RED)


Komentar