KENDARI,TEROPONGSULTRA.NET- Pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, memasuki babak yang lebih serius. Di tengah proses politik yang bergerak menuju pergantian kepemimpinan legislatif, upaya hukum yang ditempuh Tariala tidak boleh dikesampingkan.
Kuasa Hukum Tariala Ilyas SH, MH, menegaskan bahwa proses politik internal Partai NasDem harus berjalan dengan tetap menghormati hak hukum setiap kader. Jangan sampai keputusan politik yang telah diterbitkan justru menjadi alasan untuk menutup ruang keberatan maupun menghambat hak seseorang memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Menurut Ilyas, persoalan yang dihadapi kliennya bukan sekadar pergantian jabatan Ketua DPRD. Ada rangkaian keputusan organisasi yang harus diuji, terutama terkait pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan keputusan Pergantian Antarwaktu (PAW) yang diterbitkan DPP Partai NasDem.
Ia mengungkapkan, keputusan pencabutan KTA Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026, kemudian disusul keputusan PAW Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026. Namun, menurutnya, sebelum kedua keputusan tersebut diterbitkan, Tariala tidak pernah mendapatkan surat panggilan, konfirmasi, maupun kesempatan memberikan klarifikasi.
“Yang kami persoalkan adalah prosesnya. Jangan sampai proses politik berjalan begitu cepat, sementara hak hukum seseorang justru diabaikan. Klien kami memiliki hak untuk mengetahui alasan pencabutan keanggotaannya, hak memberikan klarifikasi, dan hak mengajukan keberatan. Semua itu harus dihormati,” tegas Ilyas.
“Hingga saat ini yang kita ketahui bahwa klien kami melakukan pembangkangan, tapi faktanya apakah alasan pemecatan itu pernah diungkapkan oleh NasDem, baik DPP atau pun DPW. Alasan tidak ada diberikan, terlebih soal klarifikasi, yang itu merupakan hak hukum dan wajib diberikan,” imbuhnya.
Ia menilai, kewenangan partai politik dalam mengambil keputusan terhadap kadernya bukanlah kewenangan tanpa batas. Ada aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pijakan. Karena itu, keputusan politik tidak boleh diperlakukan seolah-olah kebal dari pengujian hukum.
Bagi Ilyas, persoalan ini menyangkut prinsip yang lebih mendasar. Dalam negara hukum, proses politik dan proses hukum harus ditempatkan pada koridornya masing-masing. Keduanya tidak boleh saling meniadakan.
*Jangan Sampai Politik Mendahului Proses Hukum
Ilyas menegaskan, pihaknya telah mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai NasDem pada 30 Oktober 2026. Pemberitahuan mengenai adanya sengketa juga telah disampaikan kepada DPRD Sultra, Gubernur Sultra, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh pihak mengetahui bahwa keputusan yang menjadi dasar pergantian Tariala masih dipersoalkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai. Bahkan, pihaknya telah kembali menyampaikan konfirmasi kepada DPP NasDem pada 9 November dan 16 November 2026. Namun, hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai penyelesaian keberatan tersebut.
“Kami tidak sedang meminta agar proses politik dihentikan tanpa dasar. Kami hanya meminta agar hak hukum klien kami tidak diabaikan. Jangan sampai karena proses pergantian sedang berjalan, kemudian ruang bagi klien kami untuk mencari keadilan menjadi tertutup. Proses hukum harus tetap diberikan kesempatan untuk berjalan,” ujarnya.
Menurut Ilyas, keberatan yang diajukan bukan bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan hak yang dijamin dalam mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32, yang mengatur penyelesaian perselisihan internal melalui Mahkamah Partai. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi anggota partai untuk memperjuangkan haknya ketika merasa dirugikan oleh keputusan organisasi.
Bahkan, undang-undang mengatur penyelesaian perselisihan internal partai politik paling lambat 60 hari. Karena itu, menurut Ilyas, mekanisme tersebut harus dihormati dan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif.
“Undang-undang memberikan ruang kepada setiap anggota partai untuk mengajukan keberatan. Ada mekanisme, ada batas waktu, dan ada kewajiban untuk menyelesaikannya. Jangan sampai hak yang sudah diberikan oleh undang-undang justru kehilangan makna karena proses politik lebih dahulu dijalankan,” katanya.
Hak Klarifikasi Bukan Formalitas
Ilyas juga kembali mempertanyakan proses pencabutan KTA yang dinilainya tidak memberikan ruang pembelaan kepada Tariala.
Baginya, hak klarifikasi bukan sekadar formalitas organisasi. Kesempatan untuk mengetahui tuduhan, menjelaskan duduk persoalan, dan menyampaikan pembelaan merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang adil.
Terlebih, keputusan pencabutan keanggotaan partai memiliki konsekuensi politik dan hukum yang tidak kecil, termasuk terhadap kedudukan seseorang sebagai anggota DPRD.
Ia juga menyoroti Surat Keterangan Nomor SKet-48/MP-ND/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 yang menyatakan tidak terdapat sengketa terkait keputusan Nomor 316 dan 318. Menurutnya, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan, mengingat pihak Tariala mengaku telah memasukkan keberatan melalui Mahkamah Partai pada 30 Oktober 2026.
Karena itu, Ilyas meminta adanya kejelasan mengenai pencatatan, penerimaan, dan status keberatan yang diajukan kliennya.
“Kami ingin semuanya terang. Jika memang ada keputusan, jelaskan dasar dan prosesnya. Jika ada keberatan, berikan ruang untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme. Jangan sampai seseorang sudah kehilangan hak politiknya, sementara hak hukumnya untuk mendapatkan penjelasan dan mengajukan keberatan belum memperoleh kepastian,” tegasnya.
“Berbagai upaya sudah kita lakukan untuk pengajuan kepada Mahkamah Partai, mulai mendatangi secara langsung sejak tanggal 30 Oktober. Kemudian kami mengirim surat gugatan tersebut melalui pos, email dan termasuk WhatsApp resmi dari DPP NasDem. Semua akses itu tertutup, kami hanya meminta hak hukum, Berikan keadilan kepada klien kami. Biarkan klien kami memberikan klarifikasi, memberikan pembuktian atas tuduhan pembangkangan yang selama ini diutarakan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pihaknya tetap menghormati mekanisme organisasi Partai NasDem. Namun, penghormatan itu harus berjalan dua arah. Organisasi harus menghormati hak kader sebagaimana kader menghormati aturan organisasi.
Supremasi Hukum Harus Di Atas Kepentingan Politik
Ilyas menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat proses politik maupun mencampuri kewenangan lembaga legislatif. Namun, ia meminta agar seluruh tahapan pergantian Tariala dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan sengketa dan hak hukum yang sedang diperjuangkan.
Menurutnya, DPRD, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya perlu mencermati seluruh dokumen dan proses yang menjadi dasar pergantian. Jangan sampai tindakan administratif yang dilakukan justru menimbulkan persoalan hukum baru ketika proses keberatan belum mendapatkan kepastian.
“Prinsipnya sederhana. Jangan karena kepentingan politik, kemudian hak hukum seseorang dikorbankan. Kami meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan. Klien kami adalah warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum,” tandasnya.
Ia memastikan, Tariala akan tetap menempuh mekanisme yang tersedia dan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Ilyas, persoalan ini bukan semata-mata tentang mempertahankan kursi Ketua DPRD. Lebih dari itu, perkara tersebut menyangkut penghormatan terhadap hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang adil, memperoleh kepastian hukum, dan membela kepentingannya melalui jalur yang telah disediakan negara.
“Jabatan bisa menjadi bagian dari proses politik. Tetapi hak hukum seseorang tidak boleh hilang hanya karena proses politik sedang berlangsung. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka, objektif, dan sesuai hukum,” pungkasnya. (TIM/RED)


Komentar