KONAWE SELATAN, TEROPONGSULTRA.NET – Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan.
Dalam perkara tersebut, mantan Kepala Desa Wonua Kongga periode 2018–2025, La Ode Sabaino, S.K.M. ditetapkan sebagai tersangka.
pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 17.00 WITA di Kantor Kejari Konawe Selatan.
Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan oleh penyidik Polres Konawe Selatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.
Modus yang diduga dilakukan tersangka yakni menguasai, menyimpan, mengelola, dan menggunakan sendiri sebagian anggaran desa setelah dicairkan dari Rekening Kas Desa.
Selain itu, tersangka diduga mengelola langsung kegiatan pengadaan dan pembangunan desa.
Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai perencanaan, mengalami kekurangan volume pekerjaan, hingga diduga bersifat fiktif.
Tersangka juga diduga beberapa kali menarik kembali dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya telah disetorkan ke Rekening Kas Desa, sehingga saldo rekening tersebut kembali nihil.
Dana yang diduga diselewengkan itu disebut digunakan untuk kepentingan pribadi, di antaranya melunasi pinjaman biaya kampanye dan penggalangan suara dalam pemilihan kepala desa, modal usaha pertambangan nikel di Konawe Utara, pembelian tanah di Desa Wonua Kongga dan Desa Torobulu, serta membayar angsuran kredit bank dan kendaraan pribadi.
Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp807.736.979.
Dalam penyerahan barang bukti, turut diserahkan uang tunai sebesar Rp100 juta yang merupakan pengembalian dari tersangka atas temuan kerugian negara pada tahap penyidikan.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 603 sebagai dakwaan primair, Pasal 604 sebagai dakwaan subsidiair, serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan lebih subsidiair.
Usai pelaksanaan Tahap II, JPU melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari, terhitung sejak 10 hingga 29 November 2026, untuk kepentingan proses penuntutan. (TIM/RED)


Komentar