Berita
Beranda / Berita / Kuasa Hukum PT GAN Tantang Uji labfor SK IUP 475 Hektare Milik PT CSM

Kuasa Hukum PT GAN Tantang Uji labfor SK IUP 475 Hektare Milik PT CSM

KENDAR,TEROPONGSULTRA Persoalan legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare kembali menjadi sorotan pada senin 9/11/26

Kuasa hukum PT Golden Anugerah Nusantara La Ode Muhammad Hiwayat SH, menantang PT CSM untuk bersama-sama melakukan ujilabfor terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor 540/62

Sebab menurut dia pengujian forensik diperlukan untuk memastikan apakah SK Nomor 540/62 tersebut benar-benar asli atau terdapat dugaan pemalsuan. Ia menyebut, pihaknya telah dua kali melaporkan persoalan tersebut, tetapi hingga kini belum ada pemeriksaan laboratorium forensik yang dapat memberikan kepastian.

“Kami dari kuasa hukum PT GAN meminta agar SK 540/62 IUP Operasi Produksi PT CSM diuji secara forensik. Apakah benar atau tidak, asli atau palsu. Dengan adanya dokumen asli yang diperlihatkan PT CSM, mari kita sama-sama mengajukan pengujian laboratorium forensik,” tegasnya.

Hiwayat juga mempertanyakan adanya perbedaan luas wilayah dalam dokumen IUP yang menggunakan nomor SK yang sama. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan, ia menyebut terdapat perbedaan luasan yang mencapai tiga versi, yakni 20 hektare, 126 hektare, dan 475 hektare.

Mediasi Buntu, KSBSI Sultra Siapkan Gelombang Demo Desak Gubernur Copot Dirut Bank Sultra

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dokumen mana yang sebenarnya menjadi dasar legalitas IUP PT CSM.

“Kalau satu SK dengan satu nomor, tidak mungkin memiliki luas yang berbeda-beda. Dalam administrasi pun tidak pernah ada satu nomor SK dengan beberapa luasan. Ini sudah terungkap dalam fakta persidangan. Karena itu, harus diuji, mana yang benar,” ujarnya.

Ia kemudian merujuk pada keterangan pihak saksi ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam persidangan. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, menurut Hiwayat, dokumen Clear and Clean (CNC) PT CSM pada 2011 tercatat seluas 20 hektare, bukan 475 hektare.

Selanjutnya, pada 2013, luas CNC tersebut disebut berubah menjadi 17 hektare. Hiwayat menegaskan, perubahan yang dipersoalkan bukan dari 475 hektare menjadi 17 hektare, melainkan dari 20 hektare menjadi 17 hektare.

Ia mengatakan, keterangan tersebut juga telah dikonfirmasi dalam persidangan ketika pihak Kementerian ESDM dimintai penjelasan mengenai riwayat luas wilayah pertambangan PT CSM.

Eks Sekretaris DPMPTSP Sultra Ungkap Fakta Mengejutkan Soal IUP PT CSM di Persidangan

“Pada 2011 CNC PT CSM itu 20 hektare. Kemudian pada 2013 menjadi 17 hektare. Bukan 475 hektare menjadi 17 hektare. Itu yang kami pertanyakan dan pihak kementerian membenarkannya dalam persidangan,” jelasnya.

Terkait perbedaan data tersebut, Hiwayat mengutip penjelasan Saksi Ahli bahwa penentuan dokumen yang benar harus dikembalikan kepada instansi penerbit.

Dalam hal ini, ia menilai Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai pihak yang menerbitkan IUP pada saat itu harus memberikan kejelasan mengenai dokumen yang terdaftar dan memiliki dasar administrasi yang sah.

“Kalau ada perbedaan luasan, dikembalikan kepada penerbit. dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Mana yang benar, 475 hektare atau 20 hektare Bukan provinsi atau kementerian yang menentukan dokumen mana yang diterbitkan oleh pemerintah daerah saat itu,” tandasnya  (GRZ/TIM)

FKPMI Desak Kejati Sultra Bongkar Aktor Lain Kasus Bandara Kolut

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement