KENDARI,TEROPONGSULTRA.NET – Persidangan perkara pidana Nomor 160/Pid.B/2026/PN.Kdi dengan Terdakwa Mahaputra kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kendari pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Dalam persidangan yang mengagendakan keterangan saksi, fakta persidangan justru menguatkan dugaan adanya pemalsuan dokumen yang selama ini dilaporkan oleh Terdakwa.
Perkara ini bermula dari laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik/fitnah dan laporan palsu terhadap PT Citra Silika Mallawa (CSM)
Tuduhan tersebut dilayangkan setelah Mahaputra membuat Laporan Polisi (LP) di Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2020 dan 2022 terkait dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi (OP) PT CSM seluas 475 Hektar.
Namun, fakta yang terungkap di muka persidangan melalui keterangan saksi-saksi kunci justru membalikkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2026, hadir dua saksi penting, yakni Mantan Bupati Kolaka Utara dan Masmur.
Di hadapan Majelis Hakim, Mantan Bupati Kolaka utara secara tegas menyatakan bahwa SK IUP OP PT CSM seluas 475 Ha dengan Nomor 540/62 Tahun 2011 tersebut tidak pernah dibuat oleh Dinas Pertambangan Pemda Kolaka Utara dan tidak pernah ia tandatangani
selaku Bupati Kolaka Utara pada saat itu.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Masmur yang menjelaskan indikasi teknis pemalsuan dokumen tersebut yakni,
Pada dokumen SK IUP OP PT CSM seluas 475 Ha tertera Kode Wilayah E. Lampiran peta wilayah dan titik koordinat juga mencantumkan status IUP Eksplorasi. Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) pertambangan, kode huruf “E” diperuntukkan bagi status Eksplorasi, sedangkan untuk status Operasi Produksi seharusnya menggunakan kode “OP”.
Menanggapi fakta persidangan tersebut, Tim Kuasa Hukum Mahaputra menyayangkan sikap dan tindakan penyidik Polda Sultra yang sebelumnya menghentikan pengusutan Laporan Polisi yang diajukan oleh Mahaputra terkait dugaan pemalsuan SK IUP OP PT CSM tersebut.
Kuasa Hukum juga membeberkan bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap keaslian dokumen SK PT CSM yang menjadi objek sengketa.
“Fakta persidangan membuktikan bahwa laporan yang dibuat oleh klien kami didasarkan pada fakta adanya dugaan dokumen yang tidak sah, sebagaimana dikonfirmasi langsung oleh mantan Bupati yang namanya dicantumkan dalam SK tersebut. Oleh karena itu, kami meminta Majelis Hakim PN Kendari dapat menjatuhkan putusan yang adil dan membebaskan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan,” tegas Kuasa Hukum Mahaputra.


Komentar