KOLAKA,TEROPONGSULTRA.NET – Kordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam keras sikap Pemerintah Kabupaten Kolaka yang dinilai memilih diam di tengah memanasnya konflik pertambangan di kawasan Pomalaa.
Ketua Korwil KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto menilai seorang kepala daerah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika konflik yang menyangkut kepentingan masyarakat, pekerja, dan investasi semakin membesar. Diamnya pemerintah justru berpotensi memperkeruh keadaan dan menimbulkan kesan bahwa penderitaan buruh bukan menjadi prioritas.
“Jabatan Bupati bukan hanya untuk menghadiri seremoni dan berbicara soal investasi. Ketika konflik terjadi dan hak-hak pekerja terancam, pekerja dan masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir, mendengar, dan mengambil keputusan. Jika terus memilih bungkam, publik berhak mempertanyakan keberpihakan pemerintah daerah,” tegasnya , Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, investasi pertambangan memang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan tenaga kerja, kepastian hubungan industrial, keselamatan kerja, maupun stabilitas sosial masyarakat sekitar.
Iswanto juga mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga kondusivitas daerah. Membiarkan konflik berlarut-larut tanpa inisiatif penyelesaian hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Karena itu, KSBSI Sultra mendesak Bupati Kolaka segera mengambil langkah nyata dengan memfasilitasi melalui pemerintah daerah dengan memanggil pihak manajemen perusahaan, instansi ketenagakerjaan, serta tokoh masyarakat guna mencari solusi yang adil dan bermartabat.
“Jangan tunggu konflik semakin membesar baru pemerintah bergerak. Jangan tunggu korban berjatuhan baru pemerintah merasa perlu hadir. Kepemimpinan diuji saat rakyat menghadapi masalah, bukan ketika keadaan sudah aman,” lanjutnya.
Ketua Korwil KSBSI menegaskan akan terus mengawal perkembangan konflik di Pomalaa demi ratusan pekerja yang terancam dirumahkan akibat terhentinya aktivitas pertambangan. Apabila pemerintah daerah tetap tidak menunjukkan langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja dan memediasi penyelesaian konflik, KSBSI menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyuarakan aspirasi para buruh.
“Masyarakat Kolaka serta para pekerja yang ada disektor pertambangan membutuhkan pemimpin yang berani berdiri di depan, mendengar semua pihak, dan mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat dan buruh. Sudah saatnya Bupati Kolaka membuktikan keberpihakannya melalui tindakan nyata, bukan sekadar sikap pasif.” Pungkasnya (TIM)
Komentar