Berita
Beranda / Berita / JPU Beberkan Dasar Legalitas IUP PT CSM 475 Hektare di Persidangan

JPU Beberkan Dasar Legalitas IUP PT CSM 475 Hektare di Persidangan

KENDARI,TEROPONGSULTRA.NET – Jaksa Penuntut Umum (JPU), Abdul Salam, membeberkan riwayat penerbitan dan dasar legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Citra Silika Malawa (CSM) seluas 475 hektare dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Direktur PT Golden Anugrah Nusantara (GAN), Mahaputra Djafir Oda, di Pengadilan Negeri Kendari, Rabu (4/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Abdul Salam menjelaskan bahwa PT CSM sebelumnya memiliki izin Kuasa Pertambangan (KP) yang kemudian berubah menjadi IUP Eksplorasi dengan luas wilayah 475 hektare.

Menurutnya, proses penerbitan izin selanjutnya sempat menghadapi keberatan dari sejumlah pihak. Pemerintah daerah kemudian meminta klarifikasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait persoalan perizinan tersebut.

Abdul Salam mengatakan, klarifikasi itu dilakukan karena kewenangan penerbitan izin pertambangan telah berada di pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan, Kementerian ESDM kemudian memberikan jawaban dengan mempertimbangkan Legal Opinion (LO) dari Satuan Tugas Investasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, Polri, serta Kejaksaan Agung.

Mediasi Buntu, KSBSI Sultra Siapkan Gelombang Demo Desak Gubernur Copot Dirut Bank Sultra

Proses tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari rangkaian penerbitan IUP Operasi Produksi PT CSM seluas 475 hektare.

“Yang diakui oleh pemerintah, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ESDM Republik Indonesia. IUP Operasi Produksi PT CSM itu seluas 475 hektare dan masih berlaku sampai saat ini,” kata Abdul Salam dalam persidangan.

Ia juga mengaitkan riwayat perizinan tersebut dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Abdul Salam, dalam perkara tata usaha negara yang dimaksud, PT CSM berada pada pihak yang dimenangkan, sedangkan pemerintah daerah menjadi pihak yang kalah.

Putusan tersebut, menurutnya, menjadi salah satu dasar dalam proses penerbitan izin oleh Kementerian ESDM.

Selain menjelaskan riwayat penerbitan izin, Abdul Salam turut menanggapi persoalan perbedaan kode administrasi dalam dokumen keputusan yang berkaitan dengan IUP PT CSM.

Eks Sekretaris DPMPTSP Sultra Ungkap Fakta Mengejutkan Soal IUP PT CSM di Persidangan

Ia berpandangan, kekeliruan dalam pengkodean administrasi tidak serta-merta membatalkan substansi suatu keputusan. Abdul Salam merujuk pada klausul yang lazim tercantum dalam dokumen keputusan, yakni ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, dokumen tersebut dapat diperbaiki.

Menurutnya, dalam perspektif hukum administrasi negara, kesalahan administratif tidak otomatis menyebabkan suatu keputusan batal demi hukum.

Ia juga mempertanyakan alasan dokumen tersebut tidak diperbaiki oleh pemerintah daerah apabila memang ditemukan kekeliruan administrasi.

Meski demikian, Abdul Salam menegaskan bahwa pengaruh kesalahan kode terhadap keabsahan dokumen tetap perlu diuji lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Dalam persidangan yang sama, Abdul Salam menyoroti pentingnya dokumen asli apabila surat keputusan yang dipersoalkan hendak menjalani pemeriksaan forensik.

FKPMI Desak Kejati Sultra Bongkar Aktor Lain Kasus Bandara Kolut

Menurutnya, pemeriksaan untuk memastikan keaslian dokumen memerlukan objek pemeriksaan yang memadai, bukan sekadar salinan atau fotokopi.

“Untuk menguji forensik, kita harus memperoleh data dokumen asli. Kalau hanya fotokopi, tidak bisa dijadikan dasar untuk memastikan keasliannya,” ujarnya.

Ia menekankan, pemeriksaan harus dilakukan secara tepat agar dapat diketahui apakah persoalan yang muncul berkaitan dengan dugaan pemalsuan, kekeliruan administrasi, atau hal lainnya.

Abdul Salam juga menyinggung keterangan Bupati Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar, yang hadir sebagai saksi dalam persidangan terkait polemik perizinan PT CSM.

Menurut Abdul Salam, berdasarkan keterangan saksi, Nur Rahman mengakui pernah menerbitkan IUP Eksplorasi seluas 475 hektare. Namun, ketika ditanya mengenai penerbitan IUP Operasi Produksi dengan luas yang sama, saksi menyatakan tidak mengetahui proses penerbitannya.

Abdul Salam menilai, keterangan tidak mengetahui suatu dokumen tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa dokumen tersebut palsu.

“Dia tidak tahu, bukan berarti palsu. Itu berbeda pemaknaannya. Orang hukum harus pasti menggunakan bahasa,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa IUP Operasi Produksi PT CSM seluas 475 hektare, menurut keterangannya, diterbitkan oleh Kementerian ESDM dan masih berlaku hingga saat ini. (TIM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement