KENDARI, TEROPONGSULTRA.NET – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Gubernur Sultra melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Bank Sultra, khususnya Direktur Utama (Dirut).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, dalam sidang tahunan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sultra yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, Senin (16/11/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh tersebut, Iswanto menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan di lingkungan Bank Sultra. Mulai dari dugaan nepotisme dalam pengisian jabatan strategis, kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap delapan pekerja, hingga dugaan pemotongan iuran serikat karyawan.
Sidang tahunan LKS Tripartit tersebut dibuka oleh Gubernur Sultra selaku Ketua LKS Tripartit, yang diwakili Kepala Disnakertrans Sultra, Andi Makkawaru, selaku Wakil Ketua LKS Tripartit dari unsur pemerintah.
Iswanto mengatakan, pihaknya meminta agar berbagai persoalan tersebut disampaikan kepada Gubernur Sultra melalui Biro Hukum Pemprov Sultra selaku perwakilan pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham pengendali Bank Sultra.
Menurutnya, KSBSI menerima sejumlah informasi dan pengaduan terkait dugaan praktik nepotisme dalam penempatan pejabat di lingkungan Bank Sultra. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penempatan seseorang berinisial A pada jabatan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), yang berdasarkan informasi diterima KSBSI disebut memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama Bank Sultra.
Selain itu, KSBSI juga mempertanyakan pengangkatan seseorang berinisial B sebagai kepala cabang di Tower Bank Sultra. Iswanto menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, B diduga merupakan mantan rekan kerja Direktur Utama ketika masih bekerja di Bank Mandiri. Pengangkatan tersebut dipertanyakan karena diduga tidak melalui tahapan jenjang karier sebagaimana mestinya.
“Karena Pak Gubernur berhalangan hadir, saya meminta kepada Biro Hukum Pemprov Sultra untuk menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Bank Sultra,” ujar Iswanto.
Dia menegaskan, pengisian jabatan strategis di perusahaan daerah seharusnya mengedepankan kompetensi, profesionalisme, transparansi, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Pengangkatan pejabat strategis harus berdasarkan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga maupun kedekatan personal dengan pimpinan. Jika dugaan ini benar, tentu menjadi preseden buruk bagi tata kelola Bank Sultra sebagai bank milik daerah,” tegasnya.
Selain dugaan nepotisme, KSBSI juga menyoroti kebijakan PHK terhadap delapan pekerja Bank Sultra yang dinilai perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Iswanto menjelaskan, berdasarkan pengaduan yang diterima KSBSI, persoalan yang menjadi dasar PHK tersebut diduga berkaitan dengan kesalahan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurut keterangan pekerja yang didampingi, persoalan tersebut telah melalui proses pembinaan dan penahanan jasa produksi oleh perusahaan.
KSBSI juga mempertanyakan adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap salah seorang dari delapan pekerja yang terkena PHK. Pasalnya, pekerja tersebut disebut telah dikembalikan bekerja. Iswanto mengaku memperoleh informasi bahwa pekerja yang kembali bekerja itu diduga memiliki hubungan keluarga dengan salah seorang komisaris Bank Sultra.
“Kalau memang alasan PHK adalah pelanggaran yang dianggap mendesak, mengapa ada pekerja yang kemudian dikembalikan bekerja? Apakah ada pertimbangan objektif atau justru perlakuan khusus? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen Bank Sultra,” katanya.
Ia menilai, seluruh pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi. Hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pejabat perusahaan tidak boleh menjadi dasar perbedaan perlakuan dalam penerapan sanksi ketenagakerjaan.
Persoalan lain yang turut disoroti KSBSI adalah keberadaan Serikat Karyawan (Sekar) Bank Sultra dan mekanisme pemotongan iuran bulanan sebesar Rp25 ribu dari rekening gaji pekerja. Iswanto mempertanyakan dasar pemotongan tersebut, terutama setelah pihak Bank Sultra dalam forum tersebut disebut menyampaikan bahwa pekerja yang saat ini didampingi KSBSI bukan merupakan anggota Sekar.
“Tadi kami dengar bersama pernyataan dari pihak Bank Sultra, kalau tidak salah disampaikan sekretaris Sekar Bank Sultra, bahwa pekerja yang sedang kami dampingi bukan merupakan anggota serikat. Kalau memang bukan anggota, mengapa ada pemotongan Rp25 ribu setiap bulan? Ini juga yang harus diselidiki oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Menurut Iswanto, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari manajemen Bank Sultra, termasuk mengenai dasar pemotongan, mekanisme pengelolaan, serta pihak yang menerima iuran tersebut.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Iswanto menyatakan KSBSI Sultra tengah mempersiapkan konsolidasi organisasi untuk menggelar aksi demonstrasi. Aksi tersebut rencananya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sultra guna mendesak Gubernur mengambil langkah evaluasi terhadap kepemimpinan Direktur Utama Bank Sultra.
Rencana aksi itu akan dilaksanakan setelah proses sidang mediasi ketiga perselisihan hubungan industrial selesai.
Selain meminta evaluasi manajemen, KSBSI juga menuntut agar perselisihan PHK diselesaikan secara adil dan seluruh hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami akan melakukan konsolidasi organisasi untuk mempersiapkan aksi demonstrasi. Kami meminta Gubernur Sulawesi Tenggara tidak tinggal diam terhadap berbagai dugaan persoalan yang terjadi di Bank Sultra,” tegas Iswanto.
Ia bahkan meminta agar Direktur Utama Bank Sultra dievaluasi dan dicopot apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, maupun pelanggaran hak pekerja terbukti.
“Jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, maupun pelanggaran hak pekerja, maka Direktur Utama harus dievaluasi dan dicopot dari jabatannya,” tandasnya.
Sementara itu Humas Bank Sultra saat di hubungi terkait tudingan serta desakan KSBSI agar Gubernur mengevaluasi secara menyeluruh manajemen Bank Sultra enggan memberikan komentar (TIM/RED)


Komentar