JAKARTA,(TEROPONGSULTRA) Eksistensi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menilai Satgas PKH telah menunjukkan kinerja nyata meski baru berusia seumur jagung. Hal itu dibuktikan dengan adanya penindakan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga merambah kawasan hutan tanpa izin.
“Seharusnya Satgas PKH seperti ini dibentuk sejak lama. Karena terbukti bekerja nyata dibanding lembaga-lembaga sebelumnya,” ujar Hendro, aktivis asal Konawe Utara yang juga mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Hendro membandingkan kinerja Satgas PKH dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK). Menurutnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, Gakkum KLHK tidak mampu menegakkan aturan secara efektif.
“Di Sultra ada Pos Gakkum KLHK, ada juga Balai Gakkum Sulawesi di Makassar. Tapi kenapa justru Satgas PKH yang baru dibentuk bisa melakukan penindakan? Ini sangat ironis,” katanya.
Ia menduga lemahnya penegakan hukum di tubuh Gakkum KLHK dipengaruhi oleh kepentingan tertentu serta adanya praktik lobi dari perusahaan-perusahaan yang merambah kawasan hutan.
“Kalau Satgas PKH tidak dibentuk, yakinlah penertiban kawasan hutan tidak akan se-eksis sekarang ini. Gakkum KLHK lebih baik dibubarkan saja,” tegasnya.
Selain itu, Hendro juga menyoroti penanganan kasus dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT Anugrah Grup (AG) di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Ia menyebut kasus yang bergulir sejak 2023 itu hingga kini tak jelas penanganannya.
“Ini salah satu contoh bobroknya penanganan kasus oleh Gakkum KLHK. Dugaan kami ada deal-deal atau lobi-lobi di luar proses hukum,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Ampuh Sultra mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan melebur Ditjen Gakkum KLHK ke dalam Satgas PKH.
“Harapan kami, Gakkum KLHK lebih baik digabung ke Satgas PKH. Sebab, dari segi kinerja, publik sudah bisa menilai siapa yang benar-benar bekerja,” pungkas Hendro
Komentar