KENDARI, TEROPONGSULTRA.NET Pelaksanaan Musyawarah Kohati Himpunan Mahasiswa Islam (Muskoh) Cabang Kendari yang digelar di Sekretariat HMI Cabang Kendari pada Selasa (2/12/2025) lalu menuai protes dari sejumlah kader.
Akibatnya, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI, Bagas Kurniawan, didesak untuk segera mengevaluasi kinerja Tim Carateker yang bertugas mengurus cabang tersebut.
Salah satu kader Kohati, Septya Dwi Rahayu Putri, menyatakan bahwa Muskoh ke-XXVIII itu dinilai tidak sah karena adanya dugaan manipulasi administrasi serta pelanggaran mekanisme organisasi.
“Rangkaian keputusan yang tidak transparan, hingga pelanggaran mekanisme organisasi,” kata Dwi kepada wartawan Sabtu (6/12/2025).
Dwi juga merinci berbagai kejanggalan dalam proses Muskoh, mulai dari ketidakteraturan pelaksanaan hingga dugaan adanya rekayasa dokumen.
“Prosesnya berantakan, dugaan manipulasi administrasi, hingga ketidakjelasan legalitas forum,” tukasnya
Menurutnya, kekacauan tersebut terjadi akibat lemahnya fungsi kontrol dari Tim Carateker yang seharusnya memastikan jalannya proses sesuai aturan organisasi.
“Seharusnya Carateker memastikan proses berjalan sesuai aturan, tapi ini tidak. Mereka justru membiarkan pelanggaran terjadi,” tegasnya.
Ia juga menuding adanya pihak-pihak tertentu yang diduga mengatur jalannya Muskoh hingga berlangsung tidak semestinya.
“HMI ini bukan ruang eksperimen, dan forum musyawarah bukan panggung yang bisa dijalankan tanpa etika, konstitusi, dan akuntabilitas. Kerusakan tata kelola forum ini menunjukkan bahwa pembiaran sudah berlangsung terlalu lama,” tegasnya
Oleh karena itu, mereka mendesak Ketum PB HMI, Bagas Kurniawan untuk melakukan beberapa hal :
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Carateker HMI Cabang Kendari.
2. Mengambil langkah struktural atas dugaan pelanggaran mekanisme Musyawarah Kohati Cabang Kendari.
3. Menolak keputusan Tim Carateker tentang Formateur Kohati Cabang Kendari yang terpilih secara ilegal.
4. Menjamin pemulihan proses kaderisasi sesuai aturan organisasi, prinsip keadilan, dan integritas kelembagaan
Sebagai penutup, dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah lebih besar bila PB HMI tidak segera merespons.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari PB HMI, maka konsolidasi sikap, publikasi lanjutan, hingga aksi terbuka akan menjadi pilihan kami. Ini bukan sekadar wacana. Menjaga marwah organisasi lebih penting daripada menjaga kenyamanan pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan,” pungkasnya.
Komentar